SEPUTARBANUA.COM, Banjarmasin-Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menyampaikan rasa bangganya karena Provinsi Kalsel menjadi daerah pertama di Indonesia yang dipercaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk menggelar Pelatihan Integritas Lembaga Eksekutif Pemerintah Daerah tahun 2025.
Pelatihan yang berlangsung pada 29–30 Oktober 2025 di Hotel Rattan Inn Banjarmasin ini diikuti oleh 40 kepala SKPD beserta pasangan masing-masing.
Dalam penutupan kegiatan, Gubernur H. Muhidin menegaskan bahwa pelatihan tersebut merupakan langkah penting untuk membangun sistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas tinggi di Kalimantan Selatan.
“Saya sangat bangga karena Kalsel menjadi provinsi pertama yang dipercaya KPK melaksanakan pelatihan integritas tahun ini. Ini menjadi bukti bahwa komitmen kita untuk memperbaiki sistem dan meningkatkan integritas telah diakui secara nasional,” ujar Gubernur Muhidin.
Menurutnya, meskipun hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2024 masih menempatkan Kalimantan Selatan di zona merah, pelatihan ini merupakan awal perubahan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
“Kita akui masih ada kekurangan, tapi justru dari situ kita belajar dan berbenah. Tahun depan saya ingin Kalsel tidak lagi berada di zona merah. Minimal naik ke zona kuning, dan ke depan menuju hijau,” tegasnya.
Gubernur H. Muhidin juga menginstruksikan seluruh kepala SKPD menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen pribadi dan kelembagaan untuk menjunjung tinggi kejujuran serta tanggung jawab dalam menjalankan amanah.
“Pakta integritas ini bukan formalitas. Kalau dilanggar, siap-siap dinonjobkan. Integritas itu harga mati bagi kita,” ujarnya dengan tegas.
Ia juga berharap pelatihan integritas seperti ini bisa diperluas bagi pejabat eselon III dan IV agar semangat antikorupsi tidak hanya berhenti di level pimpinan, tetapi tertanam hingga ke seluruh jajaran birokrasi.
Sementara itu, Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK RI, Yonathan Demme Tangdilintin, mengapresiasi semangat dan keseriusan peserta, termasuk dukungan penuh dari Gubernur Muhidin yang dinilai sebagai teladan dalam membangun budaya antikorupsi di daerah.
Pada kesempatan itu, Gubernur bersama perwakilan KPK RI juga menyerahkan penghargaan kepada peserta terbaik. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel Galuh Tantri Narindra meraih dua kategori penghargaan sekaligus, yaitu Pre-Test Terbaik dan Tercepat, serta Peserta Terbaik, sementara dr. Among Wibowo dari RSUD Ulin Banjarmasin meraih Post-Test Terbaik dan Tercepat.
Melalui kegiatan ini, Gubernur H. Muhidin menegaskan komitmennya untuk menjadikan Kalimantan Selatan sebagai contoh provinsi yang berintegritas tinggi dan menjadi rujukan nasional dalam tata kelola pemerintahan yang bersih.(MC Kalsel)
